SOAL ALASAN &
PEMBUKAAN
1. Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
a. pemanfaatan
sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
b. kritik/saran
dari masyarakat dapat untuk perbaikan
c. dualisme
peradilan kurang menjamin kepastian hukum
d. kekuasaan BPKP
tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
e. kekuasaan
presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
2. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea
ke empat adalah …
a. susunan negara,
fungsi serta tujuan negara RI
b. memotivasi
spiritual yang luhur yang bersifat religius
c. momentum
yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
d. pengukuhan
pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
e. motivasi nyata
bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
3. Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI
1945 adalah …
a. kemerdekaan
Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
b. kemerdekaan
Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
c. adanya momentum
yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
d. pemerintahan
Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
e. kehidupan bangsa
Indonesia yang seimbangan antara material dan spiritual
4. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI
1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …
a. berhasilnya
pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
b. berhasilnya
pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
c. berhasilnya
pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
d. pembangunan
nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
e. pembangunan
nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia
5. Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat
Tuhan YME adalah yang…
a. Pertama
d. Keempat
b. Kedua e. Pertama dan Keempat
c. Ketiga
6. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 45 yang berkaitan
erat dengan usaha pemerintah dalam menyelenggarakan rakyat adalah pokok pikiran
yang …
a. Pertama d. Keempat
b. Ketiga
e. Pertama
dan Keempat
c. Kedua
7. Berdasarkan Tap MPR No.
III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan
Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai … .
a. Dasar Negara
b. Pandangan Hidup
c. Kepribadian
Bangsa
d. Sumber Hukum
Dasar Nasional
e. Cita-cita dan
Tujuan Nasional
8. Sebelum dibentuknya MPR/DPR berdasarkan hasil pemilu,
pelaksanaan Badan Legislatif dipegang
oleh … .
a. MPRS
b. DPRS
c. DPAS
d. KNIP
e. BPUPKI
9. Pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945
dilaksanakan pada … .
a. 21 Mei 1998
b. 10 Agustus 1999
c. 16 Agustus 2000
d. 10 Agustus
2002
e. 10 Agustus 2003
10. Pada hakikatnya landasan hukum yang menjelaskan tentang
kewajiban dasar warga negara dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi
negara dan dasar negara adalah ...
a. TAP MPR No. XX/MPRS/1966
b.
Pembukaan UUD 1945 alinea I
c.
Pembukaan UUD 1945 alinea II
d.
Pembukaan UUD 1945 alinea III
e.
Pembukaan UUD 1945
alinea IV
11. Perhatikan data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang
Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh
nomor ...
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 1, 3, dan 5
12. Perhatikan data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang
Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh
nomor ...
a.
Nomor 1, 2, dan 3
b.
Nomor 3, 4, dan 5
c.
Nomor 2, 4, dan 6
d.
Nomor 3, 4, dan 6
e.
Nomor 4, 5, dan 6
13. Lembaga Negara yang
dibentuk Setelah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, berkaitan dengan Kekuasaan
Kehakiman dan berada di luar Mahkamah Agung. Serta memiliki kedudukan yang
setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung …..
a. Dewan Perwaklan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi
b. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Mahkamah Agung
14. Lembaga baru setelah
Amademen UUD NRI 1945 yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman menurut Pasal 24B adalah .....
a. Juru Bicara Presiden d. Mahkamah
Konstitusi
b. Dewan Pertimbangan Presiden e. Komisi
Yudusial
c. Mahkamah Agung
15. Menurut UUD NRI 1945, yang berwenang mengusulkan
pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ....
a. Rakyat yang memilih d. Dewan
Perwakilan Rakyat
b. Mahkamah Konstitusi c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
SOAL PASAL-PASAL
16. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
Republik . Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu…
a. Pasal 1 ayat 1
b. Pasal 1 ayat 2
c. Pasal 4 ayat 1
d. Pasal 4 ayat 2
e. Pasal 2 ayat 1
17. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ….
a. Indonesia adalah negara kesatuan
b. Indonesia adalah negara hukum
c.
Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
d. Bentuk Pemerinthan Indonesia adalah Republik
e. Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945
18. Menurut pasal 2 ayat (1)
Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari ....
a.
DPR dan MPR
b.
DPR dan DPD
c.
DPR dan DPRD
d.
DPD dan DPRD
e.
DPRD I dan DPRD II
19. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdapat pada ….
c. Pasal 1 ayat1
d. Pasal 1 ayat 2
e. Pasal 2 ayat 1
a. Pasal 4ayat 1
b. Pasal 4 ayat 2
20. Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5
ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden …
a. memperhatikan
keinginan DPR
b. berhak
mengajukan RUU kepada DPR
c. menyatakan
perang dengan persetujuan DPR
d. mengangkat duta
dengan pertimbangan DPR
e. memberi gelar
dan tanda kehormatan sesuai UU
21. Menurut Pasal 11 UUD NRI 1945 dalam
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
presiden memerlukan persetujuan dari ...
a. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi
b. Mentri luar negeri e. Mahkamah
Agung
c. Panglima TNI
22. Menurut pasal 14 UUD NRI 1945,
Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
....
a. Dewan
Perwakilan Rakyat d. Pengadilan Banding
b. Mahkamah
Agung e. Menteri Hukum dan HAM
c. Mahkamah
Konstitusi
23. Sifat Pemilu berdasarkan
pasal 22E ayat 5 UUD NRI 1945 ialah...
a. jujur, adil, dan mandiri
b. nyata, mandiri, dan adil
c. langsung, umum, dan tetap
d. nasional, tetap, dan mandiri
e. nasional, mandiri, dan langsung
24. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI
1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal …
a. menetapkan UU
b. menyatakan
perang
c. menetapkan
anggaran
d. mengangkat duta
dan konsul
e. mengangkat
menteri-menteri
25. Berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945, warga negara memiliki
kewajiban terhadap negara dalam hal ...
a. Membayar pajak
b. Mencerdaskan kehidupan Bangsa
c. Memajukan Kesejahteraan Umum
d. Ikut serta dalam pembelaan negara
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
26. Menurut Pasal 23E UUD
NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki
fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan
keuangan Negara adalah .. a. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi
b. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Mahkamah Agung
27. Keberadaan Bank Central sebagai lembaga keuangan negara
yang independen diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu......
a. pasal 23 A d.
pasal 23 D
b. pasal 23 B e.
pasal 23 E
c. Pasal 23
C
28. Menurut Pasal 23F UUD
NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari .....
a. DPR d. DPD
b. MPR e. MA
c. Presiden
29. Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki persamaan
didalam hukum dan pemerintahan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ...
a. Pasal 26 UUD NRI 1945 d. Pasal 28 UUD NRI
1945
b. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal
30 UUD NRI 1945
c. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945
30. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 , warga negara Indonesia memilik hak ...
a. Kedudukan yang sama dalam hukum
b. Kedudukan yang sama dalam pemerintahan
c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang
layak
d. Memasuki organisasi sosial dan politik
e. Ikut serta dalam pemelihan umum dan pemerintahan
31. Makna yang terkandung dalam
pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 diantaranya … .
a. Negara berdasar
atas Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Negara yang
rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Adanya kebebasan
bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama
d. Hanya ada lima
agama yang diakui oleh negara
e. Adanya jaminan
hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
32. Kepolisian Negara Indonesia republik Indonesia sebagai
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani, masyarakat serta menegakkan hukum. Pernya-taan tersebut
terdapat dalam ...
a. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 d. Pasal
30 ayat 3 UUD NRI 1945
b. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal
30 ayat 4 UUD NRI 1945
c. Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945
33. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD
NRI 1945 pasal …..
a. pasal 31 ayat
1
b. pasal 31 ayat
2
c. pasal 31 ayat
3
d. pasal 31 ayat
4
e. pasal 31 ayat
5
34. Negara
bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak. Pernyataan tersebut
terdapat pada ...
a. Pasal 32 UUD NRI 1945 d. Pasal 34 ayat
2 UUD NRI 1945
b. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal
34 ayat 3 UUD NRI 1945
c. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945
35. Komisi Yudisial diatur
dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki
kewenangan dalam hal ...
a.
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
b.
Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
c.
Mengawasi dengan cermat semua
perbuatan para hakim
d.
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
e.
Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai
politik.
SOAL UMUM
36. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
- MPR, DPR, DPRD dan DPD
- Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
- Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial
- Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
37. Perubahan asas Pemilu dari
masa orde baru ke masa reformasi terlihat pada ....
a. Pelaksanaan Pemilu oleh KPU
b. Penerapan asas Luber dan Jurdil
c. Jumlah peserta parpol jadi bertambah
d. Penyelenggara Pemilu bukan pemerintah
e. Jumlah anggota DPR yang dipilih lebih banyak
38. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan
Pemilu Tahun 2009 didasarkan pada …
a. UU No. 22 tahun
2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945
b. UU No. 2 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945
c. UU No. 42 tahun 2008
39. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, Landasan
hukum pelaksanaan sistem kepartaian di Indonesia didasarkan pada …
a. UU No. 22 tahun
2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945
b. UU No. 2 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945
c. UU No. 42 tahun 2008
40. Pada
hakikatnya Kepala Negara dan kepala Pemerintahan di jabat oleh orang yang sama.
Hal tersebut merupakan penerapan dari Sistem Pemerintahan
.....
- Presidensial
- Parlementer
- Quasi parlementer
- Referendum Obligatoir
- Referendum Fakultatif
41. Dibawah
ini merupakan salah satu ciri penerapan
Sistem Pemerintahan Presidensial yaitu .....
- Presiden dapat
membubarkan Parlemen
- Raja atau Ratu hanya
sebagai Kepala Negara
- Pemberian Mosi tidak
Percaya oleh Parlemen
- Perdana Mentri bertanggung
jawab kepada Parlemen
- Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan
42. Dalam
mengangkat pejabat negara, seperti Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia,
Panglima TNI dan kepala kepolisian. Presiden RI perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan dari Lembaga .....
- Komisi Yudisial
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
43. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta
pertimbangan dari …
a. Mahkamah
Agung
b. Pengadilan
Banding
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan
Perwakilan Rakyat
e. Menteri
Hukum dan HAM
44. Dibawah ini merupakan
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali
....
a.
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
b.
Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil
Presiden
c.
Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai
politik.
d.
Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil
pemilihan umum
e.
Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga
negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
No comments:
Post a Comment